JAKARTA(SINDO) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
terus membuka peluang bergabung dengan pemerintahan.Namun,partai
pimpinan Megawati Soekarno Putri ini belum mengeluarkan sikap yang
benar -benar konkret karena reshufflekabinet belum terjadi.
”Presiden juga belum mengajak kami berbicara apakah
membutuhkan kader PDIP di kabinet atau tidak. Kalau ada tawaran, kami
tanya dulu yang diinginkan Presiden. Soal diambil atau tidak, itu
urusan nanti,”ungkap Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antar-
Lembaga Puan Maharani di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Puan
mengungkapkan,yang sebelumnya disampaikan oleh ayahnya yang juga Ketua
Deperpu PDIP Taufiq Kiemas bahwa simpatisan dan kader PDIP yang bukan
pengurus DPP boleh jadi menteri, hanyalah pernyataan pribadi.
Meski demikian, tidak ada larangan bagi Presiden meminang
kader atau simpatisan jika dinilai layak membantunya. ”Yang bisa saya
katakan adalah tentu saja PDIP mempunyai kaderkader yang mampu dan
mumpuni untuk masuk dalam kabinet. Namun, kami harus tahu dulu apa dan
siapanya. Sampai sekarang belum ada pembicaraan, tapi kita membuka
diri,”paparnya. Meski membuka diri untuk masuk ke pemerintahan, tidak
otomatis jika nantinya masuk PDIP akan berada satu barisan dengan
koalisi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab). PDIP tetap akan menjadi
partai penyeimbang sebagaimana hasil Kongres III PDIP di Bali tahun
lalu. ”Walaupun masuk tidak akan masuk di Setgab,”tandasnya.
Sebelumnya,Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDIP Taufiq Kiemas
mengungkapkan, bila ada kader PDIP yang masuk Kabinet Indonesia
Bersatu (KIB) II asalkan bukan dari fungsionaris DPP, partainya akan
mengizinkannya. ”Kalau ada tawaran itu (masuk KIB II), akan kami
ambil. Terpenting, kader yang masuk kabinet bukan dari unsur pengurus
pusat PDIP,”ujarnya. Menurut suami Ketua Umum DPP PDIP Megawati
Soekarnoputri ini, kader partainya yang menjadi menteri memang harus
dari luar struktur kepengurusan agar dapat fokus dan profesional
menjalankan berbagai tugas pemerintahan. “Jangan sampai kader PDIP
yang menjadi menteri masih terganggu dengan keputusan politik. Sebab,
itu akan mengganggu agenda kepentingan bangsa,” tandasnya.
Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengapresiasi
sikap PDIP yang membuka diri untuk bisa masuk kabinet.Dia juga
mengungkapkan,hal itu tentu akan menjadi pertimbangan bagi Presiden
jika nantinya melakukan reshufflekabinet. ”Soal sampai sekarang belum
ada tawaran, kami menyerahkan kepada Presiden.Namun menurut kami,
Presiden akan mempertimbangkan semua hal jika akan mengambil
keputusan,”tuturnya. Menurut Saan, prinsipnya Partai Demokrat dan PDIP
selalu membangun komunikasi yang sifatnya strategis untuk kepentingan
bangsa ke depan.Menurut dia, dalam komunikasi politik tidak cukup
hanya sebatas membicarakan kursi kabinet, tetapi harus lebih
menekankan pada kepentingan bangsa. ”Kami terus intensif
melakukan komunikasi dengan PDIP khususnya untuk hal-hal strategis
bangsa,”ungkapnya. Terkait keinginan PDIP yang tidak akan mau masuk
dalam Setgab Koalisi jika kadernya masuk di kabinet, Saan
mengungkapkan bahwa secara politik hal itu sulit terealisasi. Sebab,
Partai demokrat sebagai pendukung utama pemerintah tentu mengharapkan
agar kerja sama terjadi di semua lini. ”Tidak hanya di eksekutif,
tetapi juga kerja sama di kabinet,” ujarnya. Sementara itu,Ketua DPP
Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku tidak keberatan jika PDIP
masuk dalam pemerintahan. Dia merasa yakin jika ada jatah kursi
kabinet untuk PDIP komposisi dari Golkar tidak akan berubah.
Dia juga menilai dengan masuknya PDIP pemerintahan ke depan
semakin efektif dan stabil karena menjadi kekuatan yang sangat dominan
di parlemen nanti. ”Kami sambut dengan gembira dan selamat datang
teman PDIP. Silakan Mbak Puan jika masuk kabinet,”ujarnya. Sama
seperti Demokrat, Priyo juga menyangsikan SBY akan menerima permintaan
PDIP jika tetap tidak mau masuk dalam Setgab Koalisi.Sebab, hal itu
akan menimbulkan kerancuan politik.Pasalnya, posisinya yang
tidak jelas sebagai partai pemerintah atau oposisi. ”Kadernya ada di
kabinet, tapi tidak berkoalisi di parlemen. Itu yang saya kira Pak SBY
tidak akan berkenan,”ungkapnya. (rahmat sahid) Source:Kompas.com
terus membuka peluang bergabung dengan pemerintahan.Namun,partai
pimpinan Megawati Soekarno Putri ini belum mengeluarkan sikap yang
benar -benar konkret karena reshufflekabinet belum terjadi.
”Presiden juga belum mengajak kami berbicara apakah
membutuhkan kader PDIP di kabinet atau tidak. Kalau ada tawaran, kami
tanya dulu yang diinginkan Presiden. Soal diambil atau tidak, itu
urusan nanti,”ungkap Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antar-
Lembaga Puan Maharani di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Puan
mengungkapkan,yang sebelumnya disampaikan oleh ayahnya yang juga Ketua
Deperpu PDIP Taufiq Kiemas bahwa simpatisan dan kader PDIP yang bukan
pengurus DPP boleh jadi menteri, hanyalah pernyataan pribadi.
Meski demikian, tidak ada larangan bagi Presiden meminang
kader atau simpatisan jika dinilai layak membantunya. ”Yang bisa saya
katakan adalah tentu saja PDIP mempunyai kaderkader yang mampu dan
mumpuni untuk masuk dalam kabinet. Namun, kami harus tahu dulu apa dan
siapanya. Sampai sekarang belum ada pembicaraan, tapi kita membuka
diri,”paparnya. Meski membuka diri untuk masuk ke pemerintahan, tidak
otomatis jika nantinya masuk PDIP akan berada satu barisan dengan
koalisi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab). PDIP tetap akan menjadi
partai penyeimbang sebagaimana hasil Kongres III PDIP di Bali tahun
lalu. ”Walaupun masuk tidak akan masuk di Setgab,”tandasnya.
Sebelumnya,Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDIP Taufiq Kiemas
mengungkapkan, bila ada kader PDIP yang masuk Kabinet Indonesia
Bersatu (KIB) II asalkan bukan dari fungsionaris DPP, partainya akan
mengizinkannya. ”Kalau ada tawaran itu (masuk KIB II), akan kami
ambil. Terpenting, kader yang masuk kabinet bukan dari unsur pengurus
pusat PDIP,”ujarnya. Menurut suami Ketua Umum DPP PDIP Megawati
Soekarnoputri ini, kader partainya yang menjadi menteri memang harus
dari luar struktur kepengurusan agar dapat fokus dan profesional
menjalankan berbagai tugas pemerintahan. “Jangan sampai kader PDIP
yang menjadi menteri masih terganggu dengan keputusan politik. Sebab,
itu akan mengganggu agenda kepentingan bangsa,” tandasnya.
Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengapresiasi
sikap PDIP yang membuka diri untuk bisa masuk kabinet.Dia juga
mengungkapkan,hal itu tentu akan menjadi pertimbangan bagi Presiden
jika nantinya melakukan reshufflekabinet. ”Soal sampai sekarang belum
ada tawaran, kami menyerahkan kepada Presiden.Namun menurut kami,
Presiden akan mempertimbangkan semua hal jika akan mengambil
keputusan,”tuturnya. Menurut Saan, prinsipnya Partai Demokrat dan PDIP
selalu membangun komunikasi yang sifatnya strategis untuk kepentingan
bangsa ke depan.Menurut dia, dalam komunikasi politik tidak cukup
hanya sebatas membicarakan kursi kabinet, tetapi harus lebih
menekankan pada kepentingan bangsa. ”Kami terus intensif
melakukan komunikasi dengan PDIP khususnya untuk hal-hal strategis
bangsa,”ungkapnya. Terkait keinginan PDIP yang tidak akan mau masuk
dalam Setgab Koalisi jika kadernya masuk di kabinet, Saan
mengungkapkan bahwa secara politik hal itu sulit terealisasi. Sebab,
Partai demokrat sebagai pendukung utama pemerintah tentu mengharapkan
agar kerja sama terjadi di semua lini. ”Tidak hanya di eksekutif,
tetapi juga kerja sama di kabinet,” ujarnya. Sementara itu,Ketua DPP
Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku tidak keberatan jika PDIP
masuk dalam pemerintahan. Dia merasa yakin jika ada jatah kursi
kabinet untuk PDIP komposisi dari Golkar tidak akan berubah.
Dia juga menilai dengan masuknya PDIP pemerintahan ke depan
semakin efektif dan stabil karena menjadi kekuatan yang sangat dominan
di parlemen nanti. ”Kami sambut dengan gembira dan selamat datang
teman PDIP. Silakan Mbak Puan jika masuk kabinet,”ujarnya. Sama
seperti Demokrat, Priyo juga menyangsikan SBY akan menerima permintaan
PDIP jika tetap tidak mau masuk dalam Setgab Koalisi.Sebab, hal itu
akan menimbulkan kerancuan politik.Pasalnya, posisinya yang
tidak jelas sebagai partai pemerintah atau oposisi. ”Kadernya ada di
kabinet, tapi tidak berkoalisi di parlemen. Itu yang saya kira Pak SBY
tidak akan berkenan,”ungkapnya. (rahmat sahid) Source:Kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar