KUPANG(SINDO) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
meminta semua pihak,termasuk kalangan pers untuk bertindak dan
menggunakan kekuasaan secara proporsional. Kekuasaan yang
digunakan sebagaimana mestinya diharapkan dapat mewujudkan kehidupan
demokrasi dan kesejahteraan. Presiden menuturkan, di masa tumbuhnya
demokrasi pascareformasi 1998,kekuasaan tidak terpusat hanya pada
presiden atau pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah hingga
berbagai kalangan memiliki peran. “Saya berpendapat, siapa pun yang
memiliki dan pegang kekuasaan seperti presiden,wapres, gubernur,
bupati, DPR, DPRD, MK, partai politik, militer, LSM, dan lainnya,
gunakan kekuasaan secara patut dan tepat. Saya berharap
kekuasaan tidak disalahgunakan dan dalam situasi saling kontrol,”
tutur Kepala Negara. dalam peringatan Hari Pers Nasional 2011 di
Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),kemarin. Bagi kalangan pers,
Presiden memberikan apresiasi atas perannya dalam memajukan demokrasi
dan pembangunan nasional.“Pers telah aktif ikut mencerdaskan kehidupan
bangsa, ikut mengembangkan kehidupan demokrasi, serta mengontrol
pemerintahan dan kekuasaan,”ujar Presiden.”Tiga hal yang menjadi
kontribusi pers tentu sangat berguna dalam memastikan kehidupan
bernegara. Ini tidak hanya menuju arah benar, tapi juga
senantiasa mencapai hasil yang lebih baik,” sambung tokoh kelahiran
Pacitan, Jawa Timur,ini. Peringatan Hari Pers Nasional 2011
diselenggarakan di Aula El Tari, Kompleks Kantor Gubernur Nusa
Tenggara Timur. Hadir Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono,
sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di antaranya Menko
Polhukam Djoko Suyanto,Menko Kesra Agung Laksono,dan Mendiknas
Muhammad Nuh. Dari pimpinan lembaga negara hadir Ketua DPR Marzuki
Alie dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Hadir pula Ketua Dewan
Pers Bagir Manan, tokoh pers dan pimpinan media massa seperti Tarman
Azzam, Suryopratomo, Akhmad Mukhlis Yusuf,Asro Kamal Rokan, Sabam
Siagian,dan Ishadi SK. Dalam peringatan itu disampaikan
penghargaan jurnalistik Adinegoro, medali emas persaudaraan pers
kepada Wakil Perdana Menteri Timor Leste Jose Luis Guiterres dan
Nasional Union Journalist Malaysia Fahruli, serta sertifikat tokoh
pers kepada Fikri Jufrie dan Sabam Siagian. Di tempat yang sama, Ketua
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono berharap penandatanganan
nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepala Kepolisian RI tentang
penanganan pers dalam proses hukum terkait tugas jurnalistik bisa
segera diwujudkan. Menurut dia,nota kesepahaman itu sangat penting
untuk pelaksanaan tugas-tugas wartawan. “Ada MoU rencana Dewan Pers
dengan Kapolri. Ini sudah lama, tapi belum
terwujud,”tuturnya.Margiono mengungkapkan,terkait proses hukum
yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, Polri hendaknya
berkonsultasi dengan Dewan Pers terlebih dulu sebelum melaksanakan
proses hukum. MenkominfoTifatul Sembiring menyatakan, komitmen
pemerintah atas kebebasan pers tetap dihormati. Namun,dia mengusulkan
kepada kalangan pers supaya kebebasan pers itu tetap berkarakter.
Tifatul mengatakan, ciri kebebasan pers yang berkarakter di antaranya
bermoral, ada etika sesuai kode etik jurnalistik, kejujuran, dan
bertanggung jawab. Selain itu, dia juga menambahkan bahwa pers
yang berkarakter adalah pers yang antikorupsi, peduli terhadap
masyarakat bawah atau orang-orang kecil, serta profesional dalam
berusaha dan menjalankan tugas jurnalistiknya. Menteri asal Partai
Keadilan Sejahtera ini menyatakan, pers bebas sangat bermakna dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tetap terjaga independensinya.
(ant/teguh) Source:Kompas.com
meminta semua pihak,termasuk kalangan pers untuk bertindak dan
menggunakan kekuasaan secara proporsional. Kekuasaan yang
digunakan sebagaimana mestinya diharapkan dapat mewujudkan kehidupan
demokrasi dan kesejahteraan. Presiden menuturkan, di masa tumbuhnya
demokrasi pascareformasi 1998,kekuasaan tidak terpusat hanya pada
presiden atau pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah hingga
berbagai kalangan memiliki peran. “Saya berpendapat, siapa pun yang
memiliki dan pegang kekuasaan seperti presiden,wapres, gubernur,
bupati, DPR, DPRD, MK, partai politik, militer, LSM, dan lainnya,
gunakan kekuasaan secara patut dan tepat. Saya berharap
kekuasaan tidak disalahgunakan dan dalam situasi saling kontrol,”
tutur Kepala Negara. dalam peringatan Hari Pers Nasional 2011 di
Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),kemarin. Bagi kalangan pers,
Presiden memberikan apresiasi atas perannya dalam memajukan demokrasi
dan pembangunan nasional.“Pers telah aktif ikut mencerdaskan kehidupan
bangsa, ikut mengembangkan kehidupan demokrasi, serta mengontrol
pemerintahan dan kekuasaan,”ujar Presiden.”Tiga hal yang menjadi
kontribusi pers tentu sangat berguna dalam memastikan kehidupan
bernegara. Ini tidak hanya menuju arah benar, tapi juga
senantiasa mencapai hasil yang lebih baik,” sambung tokoh kelahiran
Pacitan, Jawa Timur,ini. Peringatan Hari Pers Nasional 2011
diselenggarakan di Aula El Tari, Kompleks Kantor Gubernur Nusa
Tenggara Timur. Hadir Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono,
sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di antaranya Menko
Polhukam Djoko Suyanto,Menko Kesra Agung Laksono,dan Mendiknas
Muhammad Nuh. Dari pimpinan lembaga negara hadir Ketua DPR Marzuki
Alie dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Hadir pula Ketua Dewan
Pers Bagir Manan, tokoh pers dan pimpinan media massa seperti Tarman
Azzam, Suryopratomo, Akhmad Mukhlis Yusuf,Asro Kamal Rokan, Sabam
Siagian,dan Ishadi SK. Dalam peringatan itu disampaikan
penghargaan jurnalistik Adinegoro, medali emas persaudaraan pers
kepada Wakil Perdana Menteri Timor Leste Jose Luis Guiterres dan
Nasional Union Journalist Malaysia Fahruli, serta sertifikat tokoh
pers kepada Fikri Jufrie dan Sabam Siagian. Di tempat yang sama, Ketua
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono berharap penandatanganan
nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepala Kepolisian RI tentang
penanganan pers dalam proses hukum terkait tugas jurnalistik bisa
segera diwujudkan. Menurut dia,nota kesepahaman itu sangat penting
untuk pelaksanaan tugas-tugas wartawan. “Ada MoU rencana Dewan Pers
dengan Kapolri. Ini sudah lama, tapi belum
terwujud,”tuturnya.Margiono mengungkapkan,terkait proses hukum
yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, Polri hendaknya
berkonsultasi dengan Dewan Pers terlebih dulu sebelum melaksanakan
proses hukum. MenkominfoTifatul Sembiring menyatakan, komitmen
pemerintah atas kebebasan pers tetap dihormati. Namun,dia mengusulkan
kepada kalangan pers supaya kebebasan pers itu tetap berkarakter.
Tifatul mengatakan, ciri kebebasan pers yang berkarakter di antaranya
bermoral, ada etika sesuai kode etik jurnalistik, kejujuran, dan
bertanggung jawab. Selain itu, dia juga menambahkan bahwa pers
yang berkarakter adalah pers yang antikorupsi, peduli terhadap
masyarakat bawah atau orang-orang kecil, serta profesional dalam
berusaha dan menjalankan tugas jurnalistiknya. Menteri asal Partai
Keadilan Sejahtera ini menyatakan, pers bebas sangat bermakna dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tetap terjaga independensinya.
(ant/teguh) Source:Kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar