Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono tidak menolak rencana pembangunan gedung baru DPR.
Menurutnya, rencana itu disusun karena memiliki urgensi. Ia hanya
meminta peninjauan ulang agar lebih efisien, sehingga dana yang semula
dianggarkan bisa dialokasikan untuk hal-hal lain."Saya
memahami bahwa ada urgensi, ada keperluan, untuk membangun gedung dan
perkantoran. Tidak mungkin tanpa tujuan, tanpa sasaran, tanpa urgensi.
Namun, dengan semangat optimasi dan efisiensi, saya persilakan untuk
dilihat sekali lagi. Apakah masih ada yang bisa diefisienkan?" kata
SBY saat menutup rapat terbatas dengan agenda langkah-langkah optimasi
dan efisiensi penggunaan anggaran negara di Kantor Presiden, Jakarta,
Kamis (7/4)."Sehingga segaris dengan semangat optimasi.
Efisien di satu sisi dan memberi alokasi anggaran lebih besar untuk
pembangunan infrastruktur, untuk kesehatan, dan untuk pengurangan
(angka) kemiskinan," lanjutnya.SBY mengatakan, peninjauan
ulang ini tidak hanya ditujukan kepada DPR, tetapi juga lembaga negara
dan pemerintahan lainnya. Menurutnya, ada sembilan lembaga yang
menganggarkan biaya pembangunan gedung atau perkantoran di atas Rp100
miliar. Baik yang tahun 2011 saja maupun bertahun-tahun."Kalau
dari segi urutan besaran di sini, DPR, Mahkamah Agung, Kementerian
Keuangan, DPD, BPK, Kejaksaan Agung, Biro Pusat Statistik, Kementerian
Pendidikan Nasional, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Kalau saya
genapkan menjadi 10, yaitu Kementerian Kesehatan dengan anggaran dana
Rp80 miliar,” ujarnya.Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto
mengatakan, Presiden tidak menolak rencana pembangunan DPR. Sebab, SBY
selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memahami
keperluan anggota parlemen memiliki gedung baru."Bahwa
keperluannya itu dapat dipahami. Kewajarannya sambil jalan ini akan
kami evaluasi kembali. Kalau tidak wajar, yah harus direvisi. Tolong
dicek apa ukuran luasnya sudah cocok. Apa kualitasnya tidak terlalu
mahal?" kata Djoko.(MI/BEY) Source:Kompas.com
Yudhoyono tidak menolak rencana pembangunan gedung baru DPR.
Menurutnya, rencana itu disusun karena memiliki urgensi. Ia hanya
meminta peninjauan ulang agar lebih efisien, sehingga dana yang semula
dianggarkan bisa dialokasikan untuk hal-hal lain."Saya
memahami bahwa ada urgensi, ada keperluan, untuk membangun gedung dan
perkantoran. Tidak mungkin tanpa tujuan, tanpa sasaran, tanpa urgensi.
Namun, dengan semangat optimasi dan efisiensi, saya persilakan untuk
dilihat sekali lagi. Apakah masih ada yang bisa diefisienkan?" kata
SBY saat menutup rapat terbatas dengan agenda langkah-langkah optimasi
dan efisiensi penggunaan anggaran negara di Kantor Presiden, Jakarta,
Kamis (7/4)."Sehingga segaris dengan semangat optimasi.
Efisien di satu sisi dan memberi alokasi anggaran lebih besar untuk
pembangunan infrastruktur, untuk kesehatan, dan untuk pengurangan
(angka) kemiskinan," lanjutnya.SBY mengatakan, peninjauan
ulang ini tidak hanya ditujukan kepada DPR, tetapi juga lembaga negara
dan pemerintahan lainnya. Menurutnya, ada sembilan lembaga yang
menganggarkan biaya pembangunan gedung atau perkantoran di atas Rp100
miliar. Baik yang tahun 2011 saja maupun bertahun-tahun."Kalau
dari segi urutan besaran di sini, DPR, Mahkamah Agung, Kementerian
Keuangan, DPD, BPK, Kejaksaan Agung, Biro Pusat Statistik, Kementerian
Pendidikan Nasional, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Kalau saya
genapkan menjadi 10, yaitu Kementerian Kesehatan dengan anggaran dana
Rp80 miliar,” ujarnya.Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto
mengatakan, Presiden tidak menolak rencana pembangunan DPR. Sebab, SBY
selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memahami
keperluan anggota parlemen memiliki gedung baru."Bahwa
keperluannya itu dapat dipahami. Kewajarannya sambil jalan ini akan
kami evaluasi kembali. Kalau tidak wajar, yah harus direvisi. Tolong
dicek apa ukuran luasnya sudah cocok. Apa kualitasnya tidak terlalu
mahal?" kata Djoko.(MI/BEY) Source:Kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar